“Om, itu bapaknya siapa ya ?”, tanya keponakan saya yang masih berusia 5 tahun saat diajak jalan pagi di akhir pekan.

“Itu bapak menteri dek”

“menteri itu apaan ?”

Ingin rasanya menjelaskan apa yang saya fahami tentang apa itu menteri, tapi entah dengan cara apa saya menjelaskan kepada anak berusaha 5 tahun, saya masih belum tahu. Ya, saya kebingungan, dengan payahnya cuma bisa bilang “nanti dedek akan tahu setelah dedek sekolah, makanya dedek jaga kesehatan supaya cepat gede dan cepat sekolah ya”.

Sampai postingan ini saya tulis, pertanyaan dari sang keponakan tersebut menjalar beranak pinak jadi buih-buih pertanyaan baru dalam pikiran saya.

Bagaimana tidak, hampir di setiap kota se-seantero negeri nyaris seperti tidak ada iklan layanan masyarakat di ruang terbuka yang bebas dari ‘wajah’ pejabat terkait. Makin besar media iklannya, makin besar pula wajahnya.

Kenapa harus ada gambar pejabatnya ?

![Baliho Sosilasiasi Pemilu](https://blog.rosid.net/content/images/2012/09/Baliho-Sosilasiasi-Pemilu.jpg "Baliho Sosilasiasi Pemilu")
(Sekedar contoh) Agak terasa kurang “srek” dan kurang komunikatif ketika hampir setengah* space* baliho sosilaisai tentang Pemilu diisi oleh materi yang kurang substantif dengan maksudnya. Bandingkan, ukuran font sosialisai dengan ukuran gambar orangnya. Sosialiasi Pemilu apa penyelenggaranya ?
Itulah pertanyaan awal yang menari-nari dalam pikiran saya. Seperti meragukan antara ikhlasnya kerja seorang pejabat dengan ingin dikenalnya oleh masyarakat siapa dia dan apa yang dikerjakannya.

Masih mending kalau hasil kerjanya benar-benar nikmat terasa oleh masyarakat, kalau sebaliknya ?. Yang ada mungkin ‘kenarsisan’ itu malah jadi boomerang.

Betul memang, hanya Allah yang bisa menilai keikhlasan seseorang, tapi masyarakat tetaplah bisa merasakan ketulusan orang yang diberikan amanah kerja. Entah teori politik dan pelayanan apa yang dianut oleh para pemimpin kita, hampir disetiap baliho, billborad, reklame dan iklan layanan masyarakat lainnya (yang dibiayai oleh uang rakyat) selalu disertai dengan wajah mereka.

Berbicara efektifitas, dari sudut manapun kita melihatnya tetaplah kurang efektif. Kalau saja tidak ada wajah mereka disana, *space iklan bisa diperkecil atau paling tidak materi iklannya (yang to the point) ** *bisa diperbesar. Ini kembali berkaitan dengan anggaran Negara. Apakah mereka lupa, kalau yang diiklankan itu iklan layanan masyarakat, bukan wajah mereka.

Ingin dikenal oleh masyarakat ?

Baiklah, terlepas dari masalah ikhlas atau tidaknya. Mungkin maksud adanya ‘gambar sempalan’ di baliho itu supaya wajahnya dikenal oleh publik yang (seharusnya) dilayani olehnya. Tapi, kalau berbicara *PeDeKaTe *alias pendekatan, mungkin inilah pendekatan terburuk. Ingin dikenal tapi tidak mau mengenali. Wajar saja kalau rakyat kita kenal siapa pemimpinnya, tapi pemimpin tersebut terasa sangat jauh sekali dengan rakyatnya.

Kalaulah ingin dikenal baik oleh masyarakat sehingga masyarakat akan merasa sangat merindukan kehadirannya, berhentilah melakukan pendekatan dengan ‘gambar tempel’, turunlah langsung dan berikan pelayan terbaik.

Selain kurang efektif (pendekatan dengan baliho dan sejenisnya), itu akan tambah menghinakan wajah yang ada diatasnya. Bagaimana tidak, wajah seseorang yang seharusnya berada pada posisi yang dimuliakan menjadi hina ketika baliho-baliho, spanduk, pamplet, dan lain sejenisnya itu menjadi sampah tanpa arti (masih mending kalau bias di daur ulang). Mau wajah-wajah Anda mendapatkan julukan “wajah sampah” ?.

Punya agenda politik ?

Sah-sah saja kalau seseorang mempunyai agenda politik, tapi ketika sebuah agenda politik menjadi alasan untuk ber-aji mumpung dalam memanfaatkan fasilitas yang bukan peruntukannya. Ah, sungguh memalukan, hatinya lebih miskin dari jutaan anak bangsa yang berada dibawah garis kemiskinan.

Wahai para pejabat di negeri ini yang lebih memilih memuliakan diri sendiri dibanding dimuliakan oleh –Nya, wajar kiranya kami mengingatkan bahwa hubungan pejabat dan rakyanya itu bukanlah sebuah hubungan **twitter, **yang (kadang) hanya mau diikuti tapi tidak mau mengikuti (kemauan rakyatnya).

Tidak selamanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.

Kalaulah Anda Kepala Desa atau Lurah, tidak perlu mengikuti Camat Anda yang lebih sibuk mengurus pembebasan lahan dibanding mengurus perbaikan jalan.

Kalaulah Anda Camat, tidak perlu mengikuti kebiasaan Bupati atau Walikota Anda yang lebih senang mengirimkan perwakilan / kepala dinasnya untuk terjun langsung berinterkasi dengan rakyatnya.

Kalaulah Anda Bupati atau Walikota, tidak perlu mengikuti kebiasaan Gubernur Anda yang lebih sibuk menempatkan keluarga dan kroni-kroninya diposisi yang strategis dan menguntungkan kantonggnya.

Kalaulah Anda Gubernur…. Ah sudah lah, silahkan itu menjadi perenungan bersama.

Yang pasti dan harus diketahui, tanpa ada wajah Andapun (pejabat publik) di media iklan. Jika Anda turun langsung ke masyarakat dengan setulus hati mengabdi, Anda tidak akan hanya dikenal, tapi juga dicintai. Anda tidak hanya akan diikuti, tapi juga tidak akan menjadi “wajah sampah”.

Biarkan baliho dan *billboard *iklan layanan masyarakat itu sesuai dengan peruntukannya. Bila masanya tiba, kelak rakyat yang akan dengan bangga memasang wajah Anda di dinding rumah mereka dalam bingkai kaca dan tak bernoda.


Sebuah kewajiban bagi seorang *makmum *untuk mengingatkan imamnya ketika ada yang dianggap keliru pada jalan sang imam. Kurang lebih itulah maksud opini saya kali ini. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari berprasangka buruk, kalaupun iya, semoga Allah mengampuni saya.