Politik DinastiSebelumnya saya mohon maaf kalau judul tulisan ini bisa dibilang terkesan tabu bagi sebagian orang  dan mungkin bisa dianggap agak vulgar. Tapi faktanya memang kondisi politik yang tidak sehat dan cenderung dalam pusara “kekeluargaan eksklusif” ini patut kita telanjangi secara vulgar, karena jika semakin lama dibiarkan maka bangsa kitalah yang menjadi bangsa yang vulgar dan tidak beradab.

Kalau kita berkaca kebelakang, yaitu pra-reformasi, maka tampak betul dikala itu Presiden Soeharto diganyang habis-habisan dengan cacian “nepotisme”-nya, sebagai sebuah aib bangsa yang melekat pada satu kelompok (konco) keluarga “ring satu”. Akan tetapi  pasca 13 tahun berlalu dari momentum waktu yang disebut dengan “reformasi”, kondisi politik pemerintahannya bisa dibilang lebih parah dari sebuah nepotisme-nya zaman Presiden Soeharto. Saya tidak pro Soeharto juga, tapi bagaimanapun saya juga tidak bisa menganggap kondisi saat ini jauh lebih baik dari zaman orde baru.

Kita bisa melihat dan menilai bagaimana banyaknya jabatan-jabatan penting di pemerintahan yang kepemimpinannya tidak jauh dari  garis kekeluargaan penguasanya sendiri. Bahkan tidak jarang ada dari gubernur, walikota, bupati, sampai  kepala dinasnya itu masih bersaudara dan dalam satu keluarga besar. Secara hukum dan konstitusional tidak ada yang salah memang dengan proses seperti ini, *toh *semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam berpolitik. Tapi apakah kondisi seperti ini sehat secara politik ?, dari kacamata awam saya, saya berani bilang ini tidak sehat. Kalau kondisinya seperti ini, maka tidak ubahnya kita ini sebagai negara monarki yang menjadikan demokrasi hanya sebagai kedok dan digerogoti setiap celah-celah kelemahannya. Lucunya, kadang celah-celah tersebut sengaja dibuat. *Lho ko bisa ?, *kenapa tidak ?, kan keluarganya yang lain duduk di kursi parlemen yang memiliki fungsi sebagai pembuat undang-undang.

Begitu puncak jabatan tertinggi di daerah berhasil diraih, maka peluang sanak saudaranya untuk mendapuk jabatan di tingkat pemerintahan dibawahnyapun semakin terbuka lebar, dan itu justru kadang menjadi sebuah kewajiban demi mempertahankan eksistensi keluarganya. Kondisi seperti ini sengaja dibuat untuk mengacaukan sistem yang ada, sehingga sistem yang kacau ini hanya bisa dikendalikan oleh kelompoknya saja (kalau bukan bagian keluarganya, ya penjilat disekelilingnya). Semakin kacau sistemnya dilihat oleh sudut pandang masyarakatnya, maka berhasilah misi pertama mereka, dan itu artinya masyarakat jangan dibiarkan cerdas, kalau bisa ya bodoh sekalian. Semakin masyarakatnya cerdas dan kritis, maka itu justru bisa beresiko menjadi boomerang bagi *spirit leader *mereka yang keliru.

Sistem yang menjadi berbelit dan terus berputar di lingkup kekuasaan sudah tidak lagi sesuai dengan logika sistem yang ada, semangat yang ada hanyalah tinggalah khayalan. Penguasanya berkhayal bagaimana mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan segala cara dan kemampuan yang ada, sedangkan rakyatnya terus berhayal disejahterakan. Khayalan-khayalan ini semakin membahayakan manakala terjadi resistensi antara “khayalan masyarakat” dengan “khayalan penguasa”. Penguasanya kocok sana kocok sini demi melanggengkan eksistensi kekuasan keluarganya, sedangkan rakyatnya kocok sana kocok sini untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka wajarlah kalau ini saya bilang sebagai “onani politik” yang puncratannya sangat menjijikan dan memalukan, yaitu konflik vertikal antara rakyat dan penguasa ditengah-tengah kondisi yang katanya sudah reformis dan demokratis saat ini.

Bahaya-bahaya di Kondisi “Dinasti Politik”

Kita tidak bisa berharap terjadi sebuah kondisi dimana kendali pemerintahan berada pada tampuk satu keluarga, dan itu artinya kalau bisa kita juga tidak memberi peluang untuk itu terjadi. Kalau itu sudah terjadi, maka apa yang coba saya sampaikan berikut ini bukan tidak mungkin akan terjadi :

Sebelumnya, saya ibaratkan ada satu keluarga besar yang suaminya seorang gubernur, istrinya anggota DPR/MPR, anaknya ketua DPRD Propinsi sekaligus ketua partai berkuasa, anaknya yang satu lagi menjadi senator (DPD), menantunya sebagai bupati, adiknya di kejaksaan, adik iparnya di kepolisian dan anggota keluarga yang lainnya yang masih memiliki ikatan keluarga minimal generasi ke 3 ada yang jadi walikota, kepala dinas, dan kontraktor. Sisanya dilengkapi oleh orang-orang yang “jilat sana – jilat sini” dengan prinsip yang penting “Asal Bapak Senang dan Saya Juga Kenyang*“. *

*Mungkin tidak kondisinya seperti itu ?, *sangat mungkin, apalagi kalau kitanya juga memberi peluang untuk terjadi kondisi demikian.

Penyakit yang akan timbul bisa sebagai berikut (bahkan lebih parah) :

Terjadi penyalahgunaan proyek pembangunan. So, ini justru yang menjadi “gula” sebuah kekuasaan. Pada prosesnya memang dilakukan lelang, tapi kita semua tahu kalau lelang proyek itu jarang ada yang bersih, dan pemenang tenderpun tidak jauh dari deretan keluarganya sendiri. Dari kondisi yang tidak mencerminkan “kedinastian” saja hal seperti ini bisa terjadi, apalagi kalau semua keluarganya berada pada posisi yang strategis. Maka jangan heran kalau dari satu persoalan ini (proyek) banyak manusia-manusia yang lebih sadis dari binatang. *Maksudnya ?, *sesadis-sadinya binatang paling *ngegerogotin *daging atau tulang, tapi disini manusia bisa menggerogoti aspal, semen, batu kali, batu bata, adukan coran, kusen, baja,besi pondasi, dan lain sebagainya yang akibatnya menyebabkan struktur jalan yang mudah rusak, gedung sekolah yang mudah ambruk, dan yang jelas pembangunannya selalu molor.

**Pemilihan yang jauh dari jujur, adil dan bersih. **Inilah salah satu hal yang menjadi pendorong bahwa adanya anggota keluarga yang memegang tampuk kekuasaan lain merupakan satu “kewajiban”. Contoh sederhana, ada satu basis wilayah yang roda kendalinya selalu kontradiksi antara pemimpin wilayah tersebut dengan pemimipin daerah diatas wilayah tersebut, jelas itu merupakan suatu hambatan untuk meraih kemenangan di pemilihan berikutnya. Maka, dengan mendudukan anggota keluarganya untuk menjadi penguasa diwilayah tersebut adalah satu pijakan aman untuk meraih kemenangan. Paling tidak jalan untuk *money politik *atau kampanye terselubung tidak terlalu sulit, justru diberi jalan selebar-lebarnya malah. Dan ini akan mempermudah si calon untuk memberikan tekanan politik kepada para pegawai negeri sampai ditingkatan terendah diwilayah yang dipemimpin oleh  saudaranya tersebut untuk memberikan suara bagi dirinya. Asal tau saja sobat, tekanan politik di kedinasan pemerintah daerah merupakan teknik sistematis yang sering digunakan dibanyak daerah.

**Kecil kemungkinan rakyatnya untuk maju. **Kalau sudah terjadi kondisi pemerintahan yang “kedinastian”, maka jangan berharap banyak kalau masyarakatnya akan cepat maju. Sekalipun ada kemajuan maka skala prosentasenya sangatlah kecil. Karena masyarakat yang maju dan kritis akan memberikan dampak resiko tersendiri bagi kekuasaan. Kita tidak bisa menerima sepenuhnya jargon-jargon kemajuan yang diklaimnya, karena sebagian besar jargon-jargon tersebut isinya kosong. Kemajuan tersebut mungkin ada, tapi hanyalah sedikit dan hanya dari kalangan tertentu saja. Untuk menguatkan jargon-jargon kosongnya tidak jarang mereka rela menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk “menjejali perut” para penjilatnya supaya menjadi mesin penggerak pencitraan semu dan instan. Tahun pertama sampai ke empat semuanya adem-adem saja, tidak ada gebrakan apapun, tapi begitu menginjak tahun kelima “senjata-senjata jitupun” mereka keluarkan untuk menggelapkan hati dan pikiran masyarakat supaya memilih lagi mereka, artinya……. kita jatuh kedalam lubang yang sama (cukuplah itu hanya keledai). Lagi-lagi “Onani Politik” bukan ?, hanya untuk nikmat sesaat kita rela sengsara diwaktu yang cukup lama, tidak jauh beda dengan melakukan (maaf) onani seksual, hanya untuk nikmat sesaat kita rela menanggung siksa neraka yang hitungannya lebih lama dari kehidupan di dunia. Naudzubillah…

*Tidak berjalannya sistem pemerintahan dan memicu konflik vertikal. Sedari awal, tidak berfungsinya sistem pemerintahan dalam sebuah kondisi pemerintahan yang “dinasti” itu sudah pasti, karena dengan begitulah justru eksistensi mereka akan tetap ada. Antara eksekutif, yudikatif dan legislatif tidak lagi bergerak pada track-nya, karena kalau berjalan pada jalurnya itu akan menyebabkan benturan kepentingan-kepentingan para “pemilik hajat”. Tapi serapih apapun bangkai disembunyikan pasti akan tercium juga, serapih apapun Pak Harto menyembunyikan kekeliruan kebijakannya akhirnya terbongkar juga, serapih apapun “politik kedinastian” menggerakan dan menyembunyikan kebobrokan sistem dibalik mejanya pasti akan terkuak juga. Inilah yang akan memicu terjadinya konflik vertikal antara rakyat dan penguasanya, yang merupakan puncak gunung es dari ketamakan. Tentu kita tidak mengharapkan itu terjadi, oleh karena itu butuh pencegahan. Pencegahannya bukan dengan terus membodohi dan membodohkan masyarakat, tapi dengan kembali ke visi dan misi tugas pokok pemerintahan yang memiliki tanggungjawab untuk menjadikan masyarakatnya Baldatun Thoyyibatun WaRobbun Ghofur.*

Begitu pemerintah menggolontorkan kebijakan otonomi khusus, rakyatpun suka cita menyambutnya, dengan harapan daerah bisa membangun secara mandiri untuk mengejar ketertinggalan akibat pembangunan yang tidak merata. Tapi fakta berbicara lain, otonomi khusus banyak disalahgunakan oleh penguasa di daerah sehingga pada akhirnya otonomis khusus terkesan malah melahirkan “raja-raja kecil” di daerah. Sungguh ironis bukan ?

Saya tidak menyalahkan sistem politik dinasti sesungguhnya yang berbasis monarki, justru saya lebih memilih monarki sekalian daripada pura-pura demokrasi yang pelaksanaanya tidak lebih baik dari sistem monarki. Sistem pemerintahan apapun tidak akan pernah berhasil selama hanya sebatas pura-pura dalam pelaksanaanya. Yang pelaksanaanya sesuai sistem saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak sesuai alias pura-pura.

Kedinastian yang saya maksud dalam pembahasan tulisan ini hanyalah sebatas sebuah perumpamaan saja, tidak lebih. Karena selebihnya justru kadang lebih para dari sebuah kedinastian. Heheheeee…

Ok, sobat. Demikianlah secuil celoteh tidak karuan dari seorang rakyat kecil, awam, dan berpendidikan rendah, yang sekedar ingin mengeluarkan unek-uneknya yang ada. Mau dimuat di koran takut tidak layak dan nyangkut di meja redaksi, mau di cetak dalam bentuk buku terlalu sedikit dan tidak ada modal, dan ternyata sepertinya blog memang masih merupakan media efektif untuk sekedar curhat numpahin perasaan yang mendekel. Syukur-syukur membawa manfaat, kalau ternyata banyak madharatanya bantu do’akan saya supaya Allah mengampuni kekeliruan saya.

Salam Blogger !