Paling lama dalam rentang waktu dua tahun sekali didaerah kita selalu ada hajatan akbar demokrasi, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan juga Pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. Kemeriahan di arena “perebutan kekuasaan”  ini memang sangat menarik untuk diikuti dan dicermati, isinya bisa juga menghibur atau bahkan kadang sangat menyebalkan.

Perputaran uang untuk mendapuk tujuanpun berputar dengan deras, ada yang masuk kategori *cost politic *dan ada jugas yang masuk *money politic, *dilihat secara teliti keduanya memang berbeda, tapi dilihat secara kasat mata masih samar-samar mana yang *cost politic *dan mana yang *money politic. *Dalam mengawal dua kategori tersebut supaya tetap kontras, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu mengamanatkan supaya dibentuknya sebuah badan dan panitia khusus yang berperan sebagai pengawas Pemilu, namun Pengawas Pemilu atau yang disingkat dengan Panwaslu dibentuk bukan hanya untuk mengawasi masalah *cost politic *maupun *money politic, *jauh lebih dari sekedar itu Panwaslu memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks dan rumit.

Lantas, dima­nakah peran lembaga pengawas pemilu tersebut ?, kenapa kurang begitu dikenal seperti KPU ?, Apakah lembaga tersebut mandul  atau memang ada yang mengebiri ?

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Bab IV Pasal 71 menegaskan :

Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.

Tanpa bermaksud menyalahkan undang-undang tersebut, disadari atau tidak ketentuan tersebut seperti menyulap Panwaslu menjadi seekor Cheetah yang harus berlari kencang tapi ekornya diikat sekuat-kuatnya.

Dengan pemikiran yang sederhana saja bisa kita bayangkan, begitu Panwaslu Provinsi dibentuk (dengan tenggang waktu pembentukan seperti ketentuan undang-undang) mereka tidak akan lantas bisa bekerja untuk langsung melakukan pengawasan dalam tahapan Pemilu. Tetapi, mereka juga harus disibukan dalam menyiapkan berbagai kelengkapan administrasi lainnya yang sangat memakan waktu.

Misalnya, setelah Panwaslu Provinsi terbentuk, mereka harus segera memiliki kantor sekretariat yang diharuskan berkedudukan di ibukota pro­vinsi, lalu mengajukan permo­honan tenaga sekretariat kepada pemerintah daerah, staf, kemu­dian membentuk tim seleksi un­tuk rekrutmen panwaslu di ba­wahnya, yakni Panwaslu Kabu­paten dan Kota, serta mengajukan anggaran. Nah, untukurusan anggaran ini biasanya pembahasannya cukup alot dengan pihak peme­rintah provinsi untuk mencapai kata sepakat. Tak jarang lembaga yang terdiri tiga orang itu, untuk me­nutup biaya operasional, ter­paksa harus merogoh kocek sen­diri, lantaran anggaran belum bisa cair.

Demikian halnya dengan nasib Panwaslu Kabupaten yang nasibnya tidak jauh sama dengan lembaga setingkat diatasnya. Begitu terbentuk, Panwaslu Kabupaten harus berjibaku untuk mengurus segala kelengkapan administrasi dan juga membentuk Panwaslu Kecamatan. Di saat bersamaan tahapan Pemilu mungkin sudah mepet atau bahkan sudah dimulai.

Melihat kondisi seperti ini disetiap penyelenggaraan Pemilu, ada satu kesimpulan kalau Pengawas Pemilihan Umum selalu ditinggal *start, *ditinggal karena ketentuan yang memberikan peluang supaya mereka ditinggal. Sementara itu, mereka dipaksa lari sekencang-kencangnya untuk menunaikan kewajibannya.

Fakta tersebut sangat menunjukan kalau penyelenggaran Pemilu di semua tingkatan di negara kita sangatlah sulit untuk mendapatkan jaminan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sebab, lembaga yang bertugas menjaga kualitas pemilunya sendiri, baru bisa berfungsi secara normal untuk melakukan pengawasan di tengah-tengah tahapan pemilu. Dengan kata lain *“babak belur lah” *pengawas pemilu kita.

Andai saja ada pemikiran positif dari pemerintah pusat dan legislatif untuk lebih menguatkan lagi peran dan posisi pengawas pemilu tentu tidak akan ada lagi kesan “Panwaslu Dikerdilkan”. Karena bagaimanapun yang mengatur keberadaan Panwaslu adalah pemerintah pusat dan legislatif melalui undang-undang, dan pada prosesnya penyelenggara pemerintah pusat dan anggota legislatif duduk dikursinya masing-masing melalui jalur Pemilu yang pelaksanaannya diawasai oleh Panwaslu.

Kondisi dilapangan, peran Panwaslu bisa diibaratkan wasit sepak bola, harus berlari kesana-kemari mengikuti pergerakan bola sambil memperhatikan tingkah laku 22 pemain. Tapi, hanya bisa meniup peluit disetiap kali ada pelanggaran, tidak bisa mengeluarkan kartu kuning apalagi merah karena tidak ada di sakunya. Hingga akhirnya pelanggaranpun harus terjadi berulang-ulang, dengan proses penyelesaian yang rumit dan larut ditelan waktu serta opini.