Ada yang menganggap bahwa syariat Islam di Aceh dianggap sistem gagal, padahal memang di sana belum diterapkan sepenuhnya. Sekalinya dibuat aturan baru yang berpatokan kepada hukum syariat sudah macam-macam tentangan muncul dari luar Aceh. Bagaimana mau diterapkan sepenuhnya dan melihat keberhasilannya ?.

Biarkan kearifan lokal Aceh kembali ke pangkuan syariat. Beri Aceh kesempatan untuk membuktikan bahwa aturan adat yang bersandikan syariat lebih menjadikan mereka masyarakat yang madani. Toh sebelum mengenal sistem hukum kapitalis, Aceh sudah mempunyai sistem hukum sendiri. Ketika menyatu dengan Indonesia pun Aceh berstatuskan “Daerah Istimewa”, sampai sekarang !.

Kalau kita tidak terima dengan itu, berarti kita memang tidak mengenal konsep awal penyatuan wilayah-wilayah di Indonesia menjadi Negara Kesatuan yang didalamnya ada siratan pengecualian.

Aceh dengan sukarela menyatu dengan Indonesia, tapi kenapa ada yang tidak sukarela menerima Aceh dengan aturan dalam keistimewaannya ?. Lalu, siapa sebetulnya yang memaksakan kehendak ?.

Lihat,  bagaimana negara ini pertama kali punya pesawat ?, dari masyarakat Aceh. Cari lebih jauh, siapa itu penyumbang besar emas di pucuk Monas. Jangan dilihat dari nilai materilnya, tapi lihat dari momentum waktu dan ketulusannya.

Memberikan Aceh kesempatan untuk memakmurkan “Nanggroe” nya dengan caranya sendiri jauh lebih baik, ketimbang memaksakan aturan kapitalis dan liberal di Serambi Mekah yang sama artinya mendesak Aceh untuk disintegrasi dengan Indonesia. Ini sungguh menyedihkan.

Syariat Islam sudah menjadi sebuah adat kearifan lokal yang sudah semestinya dilindungi dan dihormati. Sebagaimana kita melihat dan menghargai Bali dalam kearifan lokalnya yang bernafaskan Hindu. Indah bukan ?.

Kita bisa melihat sebuah keunikan budaya lokal yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun.

Perjuangan masyarakat Aceh dalam mengembalikan adat istiadat dan tradisi mereka bernafaskan syariat Islam seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang makar.  Lihatlah itu sebagai sebuah penyelarasan kembali tradisi sesuai aslinya.

Kalau Aceh semakin dijauhkan dengan nilai-nilai keislaman, berarti sama saja dengan menghilangkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang menjadi ciri khas Aceh. Apakah itu namanya cinta budaya ?.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh diantaranya didasari oleh hal-hal mendasar yang antara lain:

  • Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam UU Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut
  • Implementasi formal penegakan syari’at Islam dengan asas personalitas ke-Islaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah Provinsi Aceh.

Aceh sedang menata aturan dan pemerintahannya sesuai yang diamanatkan undang-undang. Undang-undang yang lahir dari sebuah proses panjang penuh kerinduan agar Aceh bisa menjadi *Darussalam, *aman dan damai.

Jangan sampai hanya untuk ingin merasakan indahnya hidup bermasyarakat berdasarkan aturan, hukum, dan norma-norma Islam, Aceh harus memilih referendum. Ini bukan ancaman, tapi sudah semestinya kita belajar dari pengalaman kelam masa silam.

Mari, hargai kearifan lokal Aceh seperti kita menghargai kearifan lokal daerah lain.

Matee aneuk meupat jeurat, matee adat pat tamita.

Adat dengan anak itu diposisi yang sama-sama penting, apabila anak yang meninggal itu masih ada bekasnya, yaitu kuburan. Sedangkan apabila adat yang hilang kita tidak tahu ke mana mesti  mencarinya.